Makhluk Tak Kasat Rasa

Entah hoax atau real, pandemi covid-19 masih belum usai. Realita menunjukkan bahwa kondisi sudah mulai normal. Akan tetapi, terjadi sebuah anomali di mana realita dipatahkan oleh data. Tetap saja, rilis peningkatan kasus covid-19 juga seakan tak mau berhenti. Pun dengan kebijakan ketat terkait dengan pembatasan sosial serta protokol kesehatan. Kita bisa apa? Manut saja, ngikut arus dan mencoba menjadi manusia-manusia taat adalah sebuah kebijaksanaan.

Lupakan sejenak terkait dengan berbagai rilis kasus yang bertambah tiap harinya. Mari berfokus pada apa yang dilakukan para wakil rakyat dari singgasana nyamannya ditengah situasi pandemi ini, secara live field maupun melalui berbagai media virtual; Mari fokus pada pelbagai keluhan elemen masyarakat terkait putusan-putusan dewan terhormat yang tentu saja bikin logika tercengang, perasaan pun jadi merana. Apa yang kemudian muncul dalam benak? Pandemi covid-19 adalah konspirasi yang menjadi lahan potensial pemulus berbagai kebijakan dan peraturan yang sejatinya dalam posisi kontra.

Pertama, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara analitis tentu tidak relevan dengan kondisi pandemi saat ini; banyak insan yang kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha yang gulung tikar, ada pula pencari nafkah yang income-nya terjun bebas. Ketika protes dilayangkan, para penguasa singgasana dengan entengnya berdalih “yang naik bukan iurannya, tapii tagihannya”. “Tagihan naik, pelayanannya gimana pak, bu?”, ucap kami membatin. Nyatanya, kesenjangan pelayanan pengguna BPJS Kesehatan dengan non-pengguna BPJS Kesehatan yang hingga mikro-detik ini belum bisa dihilangkan oleh pemerintah dan mitra kerjanya. Analoginya, iuran naik tapi kalau pelayanan masih gitu-gitu aja, sebagai pengguna BPJS Kesehatan kita bakal rugi dua sisi tentunya. Double kill!

Kedua, lonjakan tarif listrik yang bisa dikata diluar nalar matematis. Beberapa waktu lalu, menjadi ihwal viral yang menarik untuk dikaji. Banyak pengguna yang shock ketika membayar iuran listriknya, yang konon bisa mencapai empat kali lipat dari kondisi normal. Hasil konfirmasi yang diberikan pun kurang memuaskan. Seakan tak ada masalah sekali, huh. Kami bisa apa? Tentu saja menuntut dengan tegas adalah langkah paling pas. Pun jika tuntutan yang dilayangkan direspon dengan keramahan, penjelasan logis, dan keramah-tamahan.

Ketiga, terkait dengan biaya pendidikan. Kaum milenial pasti tahu, mahasiswa kini sedang gencar-gencarnya berdemonstrasi menuntut keadilan dari sisi biaya kuliah. Sebuah aksi yang menurut saya bukan lagi wajar, tapi sudah mencapai level benar, Apa yang disuarakan sejatinya telah relevan dengan kondisi mereka dan keluarganya, tanpa terkecuali, tanpa melihat pekerjaan, sebab semuanya terdampak pandemi. Tapi, lagi-lagi masih menemui jalan buntu. Lagi-lagi, stakeholder yang berkuasa seakan menganggap apresiasi mahasiswa tidak layak untuk didengar, apalagi diwujudkan.

Masih banyak keluhan lainnya, yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Masih banyak kebijakan yang dikeluhkan masyarakat yang sayangnya bisa jadi dinilai sensitif jika diuraikan secara lugas pada tulisan ini.
Kita semua percaya, para wakil kita di pemerintahan adalah insan cendekia; yang paham soal kebutuhan masyarakat, yang paham soal skala prioritas, dan khatam soal apa yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Namun, masyarakat dan dewan terhormat bak dua insan beda orientasi; masyarakat senantiasa memberi kode agar dewan terhormat peka terhadap kondisi mereka, sedangkan dewan terhormat merespon tanpa setitik pun kepekaan. Bagi masyarakat, para dewan terhormat adalah makhluk yang kasat mata, namun tak KASAT RASA.

Penulis: Muh. Reza Eka Saputra, dari UIN Alauddin Makassar