Pendidikan Untuk Siapa?

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membawa kemajuan  bangsa, di Indonesia pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pemerintah negara Indonesia bertujun untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa” Dan juga di pertegas dalam amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

‌Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan) mengatakn bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan dan harus memanusiakan manusia, namun apakah sesuai dengan sistem pendidikan kita saat ini? Tentu jawabnya tidak, dimana kita ketahui pendidikan kita saat ini sudah mencederai UUD tentang hak semua warga negara untuk memperolehnya, karena pendidikan hari ini hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya atau kelas borjuasi, orang miskin dilarang sekolah!!!

Pendidikan saat ini bukan lagi sebagai alat penyadaran kritis atau alat pembebasan sebagimana dicita-citakan oleh Paulo Freire, pendidikan saat ini lebih tepatnya sebagai alat pembungkaman dan alat untuk melegitimasi atau mempertahankan kekuasaan para penguasa atau para kapitalis birokrat. Seperti kita ketahui sistem pendidikan saat ini lebih kepada sistem pendidikan yang neoliberal dan kapitalistik, dimana  segala  aturan dan kebijakan yang diambil dalam sektor pendidikan harus sesuai dengan permintaan pasar bebas atau kapitalisme global.

Karena itu akibat dari pendidikan yang sudah di Privatisasi dan diswastanisasi dimana dalam kebijakn ini investor asing atau para pemodal diberiakn kebebasan untuk berinvestasi di sektor pendidikan. Salah satu buktinya yaitu di terbitkanya UUD PT NO 12 TAHUN 2012 tentang otonomi kampus, dan dampak dari kebijakan ini sangat kita rasakan di perguruan tinggi saat ini, aturan ini yang telah membungkam daya kritis dari mahasiswanya dan kampus semenah2 dalam menindas dan merampas hak mahasiswanya. Salah satu contohnya bayaknya pungutan liar dalam kampus yang semakin mengeruk keuangan mahasiswanya, begitupun dalam pembayaran spp/bpp yang tiap tahun naik namun transparasi anggaran tidak pernah di sampaikan secara umum, ini tentu membuktikan bahwa kampus saat ini sudah tidak demokratis dan tidak ilmiah lagi.

 

 

 

Penulis: Muhammad Fadli, merupakan mahasiswa ilmu ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar

Mungkin Anda Menyukai